Banyak PNS Jago Kandang

Dalam kesempatan yang sama, Mangindaan mengakui memang program reformasi birokrasi berjalan lambat. Hanya saja, lanjutnya, lambatnya ini lantaran dirinya hati-hati, tidak tergesa-gesa. "Harus hati-hati, jangan hantam saja tapi hasilnya percuma," tandasnya.

Hati-hati yang dimaksudkan adalah, pihaknya sangat memperhitungkan aspek anggaran, karena reformasi birokrasi terkait dengan remunerasi. Aturannya juga harus dimantapkan terlebih dahulu. Secara konsep, katanya, terus digodok sejumlah menteri, termasuk melibatkan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof Ryaas Rasyid, dan dikendalikan oleh Wapres Boediono. Digodok juga perlu tidaknya ada daerah yang dijadikan proyek percontohan (pilot project). "Kalau perlu, apakah di daerah kepulauan dulu, atau di daratan. Kita kaji dulu," terangnya.

Sebelumnya, di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Bidang Reformasi Birokrasi, Moh Jasin, mendorong pemerintah untuk cepat menyelesaikan program reformasi birokrasi. Alasan Jasin, program ini terkait erat dengan kualitas pelayanan birokrasi kepada masyarakat. (sam/jpnn)