Banyak PNS tak Masuk Kerja tapi Menteri Yuddy Lega

JAKARTA - MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi kemarin melakukan sidak, memantau kedisiplinan PNS di sejumlah instansi. Menteri yang juga kader Partai Hanura itu lega karena tidak menemukan laporan PNS yang bolos setelah libur cuti bersama Idul Fitri 1436 H.
 
Seperti diketahui kemarin (22/7) adalah hari pertama kerja setelah libur lebaran plus cuti bersama sejak Kamis, 16 Juli lalu. Yuddy kemarin menyempatkan mengunjungi Badan Pelayanan Satu Pintu DKI Jakarta.

Dari total 118 pegawai di unit layanan satu pintu itu, hanya ada lima orang yang tidak masuk kerja. "Setelah saya cek, yang tidak masuk itu cuti tahunan, bukan bolos," katanya.
 
Menteri asal Bandung itu lantas melanjutkan inspeksinya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Di instansi ini Yuddy menerima laporan bahwa ada 200 orang lebih pegawai BKPM yang tidak masuk kerja di hari pertama pasca lebaran. Tetapi lagi-lagi mereka tidak masuk kerja karena mengambil cuti tahunan.
 
Kondisi hampir sama juga terjadi ketika Yuddy berkunjung ke Lembaga Administrasi Negara (LAN). Di tempat ini Yuddy mendapatkan informasi bahwa total PNS LAN mencapai 357 orang. Namun pada hari pertama kerja kemarin ada 199 orang yang tidak masuk kerja karena mengambil cuti tahunan.
 
Lantas bagaimana dengan di kantor Kementerian PAN-RB sendiri? Yuddy mengatakan jumlah PNS di Kementerian PAN-RB mencapai 360 orang. Pada hari pertama masuk kerja kemarin, PNS yang hadir berjumlah 234 orang. Kemudian ada 98 orang cuti tahunan, dua PNS izin tidak masuk kerja, dan 26 PNS lainnya sedang tugas belajar.
 
Yuddy mengatakan cuti tahunan adalah hak PNS yang dijamin atau diatur dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun begitu dia mengatakan pengaturan pengambilan cuti harus diatur sebaik-baiknya. "Supaya tidak sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat," kata Yuddy.
 
Dia mengatakan toleransi 30 persen PNS mengambil cuti tahunan secara serentak masih masuk akal. Namun di tempat yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti di unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), Yuddy berharap PNS yang ambil cuti cukup 5 persen atau mentok 10 persen saja.
 
Sebab setelah libur lebaran, pasti banyak masyarakat yang menunda pengurusan perizinan. Sehingga ketika hari kerja kembali dibuka, tingkat kebutuhan pelayanan berpotensi mengalami peningkatan.
 
Yuddy juga meminta jajaran pimpinan instansi tetap melakukan pemantauan serius terhadap kedisiplinan pegawainya. Pimpinan instansi wajib mendata PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan alias bolos. (wan)