Banyak Tenaga Honorer tak Tahu Tugasnya, Hanya Duduk Saja

jpnn.com, NUNUKAN - Bupati Nunukan Hj. Amin Laura Hafid memastikan tak ada pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di daerah yang dipimpinnya. Dia juga melarang seluruh perangkat daerah merekrut pegawai honorer baru.

Para perangkat daerah diminta memaksimalkan para honorer membantu tugas pemerintahan daerah. Mereka yang telah bertugas saat ini akan diperpanjang kontraknya.

“Kalau untuk pegawai honorer yang baru tidak ada lagi. Tapi, yang sudah lama diperpanjang lagi. Kecuali yang bermasalah dan kinerja tidak baik,” tegas Hj. Asmin Laura kepada kepada Radar Tarakan (Jawa Pos Group).

Ia mengatakan, kebijakan tersebut ditempuh mengingat beratnya beban keuangan daerah. “Jangankan gaji pegawai honorer, gaji ASN dan tunjangannya saja berat dibayarkan. Apalagi kalau semakin banyak pegawai honorer yang diterima. Anggaran bisa habis hanya membayar gaji saja, tapi pekerjaan tidak maksimal,” bebernya.

Keberadaan pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan itu memang perlu diseleksi.

Sampai saat ini masih saja banyak pegawai honorer yang datang ke kantor tidak mengetahui apa tugas-tugasnya. Mereka datang hanya duduk saja. Jumlahnya yang begitu banyak tak berbanding dengan ruang kerja pemerintahan.

“Tidak semua juga anak Nunukan itu harus jadi honorer. Gaji mereka berapa saja kalau saat ini. Sayang pendidikannya kalau hanya honorer saja,” ungkapnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan Sabri sebelumnya juga memastikan tak ada pengangkatan pegawai honorer di 2019. Kendati demikian, bagi pegawai honorer yang kembali diperpanjang kontraknya masih tetap difungsikan.