Banyak yang Masih 'Gelap' di Seputar Inalum

JAKARTA - Masih banyak persoalan di seputar rencana pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) oleh pemerintah Indonesia pascahabis kontrak dengan Nippon Asahan Alumuniun (NAA) pada Oktober 2013.

Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar membeber sejumlah persoalan itu. Pertama, hingga sekarang belum jelas siapa yang nantinya akan mengelola Inalum. Memang, santer dikabarkan bakal dikelola BUMN.

Namun, kata Nasril, Kementerian Keuangan (kemenkeu) terlihat punya niat untuk mengendalikan Inalum, lewat Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Ini terlihat dari dana yang disiapkan untuk pengambilalihan Inalum dari APBN 2012 sebesar Rp2 triliun dan dari APBNP 2013 sebesar Rp5 triliun, yang masuk ke PIP.

"Jadi masih mengambang apakah Inalum nantinya di bawah kemenkeu, atau bagaimana. Tapi kita (DPR) mendesak agar dikelola BUMN, karena banyak usaha pemerintah yang disupervisi kemenkeu, tak ada hasilnya. Sudah tidak saatnya kemenkeu mengelola unit usaha. Kemenkeu cukup berperan sebagai bendahara negara," ujar Nasril Bahar kepada JPNN di Jakarta, kemarin (26/6).