Banyak yang Ngebet Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diaudit, Ada Temuan?
Rabu, 13 Oktober 2021 – 14:28 WIB
Melalui perpres tersebut, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini berasal dari APBN.
"Menunjukkan inkonsistensi pemerintah yang berpeluang besar merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN," tulis dia di Twitter akun @MardaniAliSera, Selasa (12/10).
Legislator Komisi II DPR RI itu menilai kereta cepat tidak banyak memiliki manfaat. Proyek tersebut hanya membebani keuangan negara jika benar-benar rampung pada masa mendatang.
Sebab, lanjut Mardani, perkiraan minat publik dan tingkat keterisian pengguna terhadap proyek ini bisa saja berubah pada masa pandemi Covid-19.
"Berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang," ujarnya. (ast/jpnn)
Dua anggota PKS yang meminta pemerintah melakukan audit terkait Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akhirnya akan menggunakan PMN dari APBN.
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Aristo Setiawan
BERITA TERKAIT
- Kabar Baik, Target KUR 2025 Naik jadi Rp 300 Triliun
- Banggar DPR RI Minta Pemerintah Menyiapkan 9 Langkah Setelah PPN 12 Persen Berlaku
- Kinerja APBN 2024 On Track, Penerimaan Bea Cukai Capai Rp 257,8 Triliun hingga November
- PT Akulaku Finance Indonesia Capai Kesepakatan Rp 600 Miliar dengan 3 Bank
- Hingga Kuartal III 2024, Pembiayaan Keuangan Berkelanjutan BSI Tembus Rp 62,5 Triliun
- Pengamat: Masyarakat Nantikan Tata Kelola Tambang yang Berpihak, Bukan Janji Manis