Bapanas Pastikan Penyaluran Bantuan Pangan Jokowi Bukan Agenda Politik

jpnn.com, BANYUMAS - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan program bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bukan agenda politik menjelang Pemilu 2024.

Hal itu dia sampaikan ketika ditemui wartawan saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog di Klahang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (3/1).

"Ini harus saya jelaskan sebagai Kepala Bapanas, secara profesional saya mau sampaikan bahwa ini siapa pun presidennya, ini memang harus dilakukan. Jadi, ini tidak terkait dengan agenda politik dan tidak boleh ada atribut politik sama sekali," kata dia dikutip dari Antara.

Program tersebut, lanjutnya, sudah dilakukan sebelumnya dengan sebutan bantuan sosial (bansos). Namun sekarang disebut bantuan pangan karena sudah ada Bapanas yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

"Jadi, yang dibuat adalah ekosistem pangan, dilihat satu per satu sekarang cadangan pangan pemerintah sudah mulai naik. Kemudian kita berterima kasih kepada Menteri Keuangan beserta jajaran, karena ke depan ini BUMN bidang pangan mendapatkan anggaran dengan bunga murah senilai Rp 28,7 triliun," katanya.

Menurut dia, anggaran senilai Rp28,7 triliun tersebut bukan uang habis pakai tetapi diberikan kepada BUMN bidang pangan seperti Bulog dan ID Food untuk melakukan offtake.

"Pak Presiden perintahnya semua petani, peternak itu, sudah bekerja saja, hasilnya disiapkan oleh BUMN di bidang pangan, tentunya dalam koordinasi Pak Erick selaku Menteri BUMN dan saya sebagai Kepala Badan Pangan sama Pak Mentan yang produksi, kementerian teknis, (produk petani/peternak) di-offtake dengan harga yang baik," katanya.

Dengan demikian, kata dia, nilai tukar petani saat ini lebih tinggi dari sebelumnya karena berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) angkanya sudah mencapai 114, padahal tahun 2022 sebesar 95,2.