Bappenas Belum Ambil Sikap Pemindahan Ibukota

SURABAYA - Kepadatan penduduk maupun jumlah kendaraan di Ibukota memunculkan wacana pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke kota lainnya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memang belum mengambil sikap mengenai hal itu. Mereka baru mendorong adanya kajian serius.

Saat ini Jakarta memiliki banyak masalah. Mulai dari kemacetan akibat jumlah kendaraan bermotor tanpa diimbangi dengan perluasan jalan serta moda transportasi masal. Hingga jumlah penduduk di kota tersebut yang hampir menyentuh sepuluh juta sehingga menjadi salah satu pemicu masalah sosial. Bahkan, akibat terpusatnya pemerintahan dan bisnis di Jakarta, pertumbuhan di wilayah lainnya di tanah air tidak sebesar seperti seharusnya.  

Hal tersebut terungkap dalam kunjungan tim Bappenas ke redaksi Jawa Pos kemarin (28/7). Tim Bappenas diwakili oleh Sesmen Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Sestama Bappenas Syahrial Loetan; Max Pohan, deputi pengembangan regional dan otonomi daerah; Aryawan Soetiarso, kasubsdit transportasi jalan, serta jajaran humas.    Dalam diskusi yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut, Jawa Pos menanyakan sikap Bappenas akan rencana pemindahan Ibukota. Atau lebih tepatnya cetak biru kota-kota di Indonesia seiring dengan meledaknya jumlah penduduk. Terutama di kota besar.

"Sebenarnya dalam beberapa pekan lalu, Bappenas melakukan insiatif mengadakan seminar nasional mengenai wacana pemindahan Ibukota," kata Syahrial. " Kami belum mengambil sikap (menerima atau menola rencana pemindahan, red).  Ibu Armida (Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana, Red) mengatakan hal ini bisa dikaji untuk jangka panjang."