Bappenas Belum Ambil Sikap Pemindahan Ibukota

Ada pihak yang menolak pemindahan Ibukota dari Jakarta dengan alasan banyak situs bersejarah pemerintah Indonesia yang berada yang dulunya bernama Sunda Kelapa itu. Tapi disisi lain, pemusatan ekonomi dan pemerintah di satu titik menjadikan pemerintah Jakarta tidak bisa maksimal memberikan layanan pada publik.

"Karena itu, Jakarta memiliki pull factor (faktor penarik, Red) yang menjadikan masyarakat berbondong-bondong kesana.  Jakarta dijadikan pusat tidak saja pemerintah dan eknonomi, namun sampai menyentuh kearah gaya hidup. Segala-galanya berbau Jakarta," papar Max Pohan lebih lanjut. Jika wacana pemindahan ibukota tidak terlaksana dalam waktu dekat, Bappenas berharap setidaknya ada upaya-upaya untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi kedaerah. Dengan kata lain perlu diatur peningkatan ekonomi dan aktivitas bisnis di tempat lain. "Dengan demikian kami  berharap Jakara bisa menjadi kota yang nyaman untuk bisa ditinggali. Lebih vibrant (hidup, red).

Problematika lainnya di Jakarta adalah masalah kemacetan. Aryawan Soetiarso mengatakan bahwa sudah agak terlambat memikirkan bagaimana menyediakan moda transportasi masal. "Busway di Jakarta ternyata tidak bisa mengurai kemacetan. Meski demikian sistem transportasi baru itu menjadi sarana pembelajaran masyarakat dan pemerintah."

Jakarta membutuhan moda transportasi masal yang aman, murah, nyaman, dan cepat. Apalagi dengan jumlah  penduduk yang sekitar 10 juta orang. Kota tersebut, lanjut Aryawan, sudah memiliki rencana untuk membangun Transportasi Cepat Massal (Mass Rapid Transit, MRT). Namun hingga kini belum terwujud.