Bappenas-KSI Meluncurkan Program MP3, Ini Kelebihannya
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas, Knowledge Sector Initiative (KSI) mengembangkan Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan (MP3). MP3 bertujuan meningkatkan kualitas dan kredibilitas perencanaan melalui penataan norma dan model manajemen pengetahuan.
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga mengatakan, MP3 menjadi wadah strategis dalam peningkatan kualitas perencanaan melalui pendekatan bridging from research to policy.
Selain itu, bisa dengan memanfaatkan sumber daya pengetahuan yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas.
Ke depannya, MP3 makin diperkaya repositorinya, teknik dan metode pemanfaatannya, untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang dilakukan," terang Himawan Hariyoga dalam “KSIxChange#42: Peluncuran Pelaksanaan MP3 Kementerian PPN/Bappenas” secara daring, Kamis (14/4).
Kerja bersama ini, ujarnya, akan memperkuat proses perencanaan nasional sehingga lebih terkendali, untuk mencapai sasaran pembangunan secara menyeluruh.
MP3 yang menjadi bagian kemitraan strategis Pemerintah Australia dan Indonesia melalui KSI ini mendukung manajemen pengetahuan sebagai pendekatan kunci di aspek knowledge-to-policy.
Di Kementerian PPN/Bappenas, KSI mendukung implementasi manajemen pengetahuan sebagai bagian integral Perpres Nomor 81 Tahun 2010.
“Kami senang platform MP3 bisa mendukung peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house," kata Kirsten Bishop, perwakilan Pemerintah Australia sekaligus Konselor Menteri untuk Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Kedutaan Besar Australia, Jakarta.
Kementerian PPN/Bappenas bersama KSI meluncurkan program MP3 atau Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan
- BNI, CIMB Niaga, & CIMB Niaga Finance Salurkan Bantuan kepada Siswa di NTT
- Anak Buah Sri Mulyani Klaim Kondisi Perkonomian Indonesia Tetap Stabil jika PPN 12 Berlaku
- Bisnis Pergudangan Makin Menjanjikan, Simba Lengkapi Fasilitas Substansial
- Aplikasi Jajan Jajanan Lokal jadi Penguat Rantai Pasok Digital Ekraf di Indonesia
- Kemenkeu Buka Suara, Soal Transaksi Uang Elektronik dan Qris Kena PPN 12 Persen
- Hunian Urban Makin Diminati, Unit Apartemen PPK Kemayoran Jadi Pilihan Strategis