Bappenas Minta Tambah ASN & Kantor Baru di Tengah Efisiensi Anggaran, Hillary: Apa Urgensinya?

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengajukan permohonan tambahan 1.590 Aparatur Sipil Negara (ASN), pembangunan kantor baru, serta coworking space.

Hal tersebut disampaikan Bappenas dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, pada Rabu (12/2/2025) lalu. Permintaan ini sontak menuai kritik dari anggota DPR, salah satunya Hillary Brigitta Lasut dari Partai Demokrat.

Hillary mempertanyakan urgensi penambahan ASN dan infrastruktur kantor Bappenas di tengah kondisi efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Ia menyoroti bahwa anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang berperan strategis dalam pembangunan infrastruktur, justru dipotong hingga 80 persen atau sekitar Rp 80 triliun.

Kritik tajam kembali dilontarkan Hillary Brigitta Lasut menyoroti pemotongan anggaran kajian dan analisis Bappenas sebesar 51,5 persen, yang dinilai dapat menghambat kualitas kebijakan pemerintah.

“Bagaimana negara bisa mengharapkan Bappenas memberikan pertimbangan yang berkualitas kepada Presiden jika kajiannya dikurangi? Jangan sampai akhirnya hanya menjadi yes man bagi pimpinan tanpa kajian mendalam,” tegas Hillary.

Ia mengingatkan bahwa selama ini banyak kebijakan publik yang dibuat tanpa kajian matang, sehingga berujung viral di masyarakat lalu akhirnya ditarik kembali.

Menurutnya, pemotongan anggaran kajian dan analisis di Bappenas justru berisiko memperparah tren kebijakan yang tidak berbasis data.