Bareng ke Istana, Pimpinan Honorer K2 Beda Sikap soal PPPK
Rabu, 30 Januari 2019 – 12:33 WIB

Koordinator Daerah FHK2I Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Suwandi Fayakun. Foto: source for JPNN
Namun setelah mendapat penjelasan dari KSP, pihaknya justru menilai skema PPPK membingungkan. Sebab, status itu dijadikan solusi oleh pemerintah untuk honorer K2 hanya karena faktor anggaran.
Baca Juga:
Menurut Wandi, bila yang membedakan hak-hak PPPK dengan PNS hanya soal pensiun, kenapa tidak sekalian diangkat menjadi PNS.
"Jadi PPPK ini bukan solusi honorer K2, tapi kesannya pemerintah mau lari dari tanggung jawab saja. Makanya tetap tidak merubah sikap kami, tetap menolak PPPK," tandasnya.(fat/jpnn)
Koordinator Daerah Forum Honorer K2 Indonesia Kabupaten Halmahera Timur menolak PPPK dan PNS adalah harga mati.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
BERITA TERKAIT
- 5 Berita Terpopuler: Permintaan Kepala BKN Sangat Serius, Pengangkatan PPPK Bakal Tuntas 2025, Ini Buktinya
- Kepala Daerah Siap Mendatangi MenPAN-RB, Pengangkatan PPPK Tuntas 2025
- Permintaan Serius Kepala BKN kepada ASN, PNS dan PPPK, Silakan Disimak
- 5 Berita Terpopuler: Dokter Terawan Buka-Bukaan, Gaji PPPK Sudah Disiapkan, Segera Cek Lokasi ATM Deh!
- Gaji PPPK 2024 Tahap 1 Sudah Disiapkan, Sebegini, Alhamdulillah
- 5 Berita Terpopuler: Sudah Saatnya Pengangkatan R2 & RE jadi PPPK Paruh Waktu, tetapi Ada yang Bikin Kecewa