Bareskrim Bantah Sengaja Sidik Kasus Terkait Capim KPK

jpnn.com - JAKARTA - Bareskrim Polri batal mengumumkan siapa calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi tersangka, hari ini, Senin (31/8).
"Mengumumkan tersangka itu tak boleh, melanggar hukum. Kita harus equality before the law," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak, Senin (31/8).
"Jadi sampai kapan pun nggak akan pernah saya mengumumkan nama tersangka. Nggak akan pernah," tambahnya.
Dijelaskan Victor, ketika melakukan penindakan suatu kasus dan diliput oleh wartawan, tidak masalah. Tapi, kalau mengumumkan tersangka dalam forum resmi tidak akan dilakukan.
Lebih lanjut, Victor juga membantah direktoratnya mengusut kasus yang menjerat salah satu capim komisi antirasuah tersebut. "Saya tidak tahu itu, karena saya juga tidak tahu yang capim KPK siapa. Karena memang saya hanya penyidik saja, tidak mau ikut campur," katanya.
Victor mengatakan, yang disebutkannya beberapa waktu lalu untuk merilis kasus, Senin (31/8) itu bukan terkait capim KPK. Tapi, itu kasus lain. Menurutnya, hari ini akan melakukan gelar perkara kasus yang tengah diusut tersebut.
"Gelar perkara hari Senin ini untuk menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan satu kasus yang nanti saya beritahu apa itu (kasusnya). Nanti sore saya beritahu," katanya.
Saat dimintai penegasan apakah kasus itu berkaitan pimpinan KPK, lagi-lagi Victor membantah. "Saya tidak pernah menyidik kasus capim KPK, nggak pernah," ujarnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Bareskrim Polri batal mengumumkan siapa calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi tersangka, hari ini, Senin (31/8). "Mengumumkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Waka MPR Ibas Ajak Generasi Muda Kembangkan Ekonomi Kreatif Lokal ke Kancah Global
- PP Himmah Minta KPK Segera Periksa Senator terkait Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD
- PDIP Jatim Berbagi, Said Singgung Ekonomi Rakyat Tak Baik dan Daya Beli Turun
- BMKG: Hujan Deras Masih Guyur Jabodetabek Hingga 11 Maret
- Revisi UU Kejaksaan Menuai Pro dan Kontra, Pakar Sarankan Penundaan
- PSI: Ahok Seharusnya Jadi Whistle Blower Saat Masih Menjabat Komut