Bareskrim Harusnya Damaikan Hakim Sarpin dan Komisioner KY

jpnn.com - JAKARTA - Bareskrim Mabes Polri dinilai terlalu kaku dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka menindaklanjuti aduan pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi yang berujung pada penetapan tersangka dua komisioner Komisi Yudisial (KY), Suparman Marzuki dan Taufiqurahman Sahuri.
Menurut Mantan anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi HS Dillon, Bareskrim harusnya tidak memproses secara pidana laporan tersebut.
"Polisinya lebih bagus mendamaikan saja, enggak perlu sedikit-sedikit dikriminalkan," kata Dillon saat dihubungi, Kamis (16/7).
Dillon menilai pernyataan dua komisioner KY itu terkait dengan tugas dan fungsi mereka sebagai pimpinan lembaga yang mengawasi hakim. Konteks ini harusnya dipahami oleh Bareskrim Polri. Pasalnya, tugas polisi bukan hanya menindak para pelanggar hukum, tapi juga mengayomi dan melindungi masyarakat.
Pria keturunan India ini juga mengecam langkah Sarpin yang menyeret permasalahan dengan komisioner KY ke ranah pidana. Sebagai seorang hakim, Sarpin harusnya bisa memilih langkah yang lebih bijaksana dan elegan.
"Menurut saya dua-duanya (Bareskrim dan Sarpin), kurang bijaksana," kata mantan utusan Khusus Presiden bidang Penanggulangan Kemiskinan periode 2011-2014 ini. (dil/jpnn)
JAKARTA - Bareskrim Mabes Polri dinilai terlalu kaku dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka menindaklanjuti
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Di Hadapan Akademik UGM, Eddy PAN Ungkap Pentingnya Kebijakan Berbasis Data
- Soal Lagu Bayar Bayar Bayar, GPA Ungkit Peran Polisi Saat Banjir & Penanganan Covid-19
- Bertemu Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Prabowo Tanya Kabar Putin
- Kasus Pembunuhan Kesya, Komnas HAM Siap Mengawal & Melakukan Segala Daya Upaya
- Formasi CPNS 2024 Kosong Lumayan Banyak, PPPK Lebih Besar, Hanguskah?
- Ekspor Minyak Jelantah Disetop, Pengepul Minta Solusi Permendag 2/2025 ke Kemendag