Bareskrim Polri Tolak Laporan TPDI, Petrus Selestinus: Aneh
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus bereaksi atas langkah Bareskrim Polri yang menolak laporannya terkait persoalan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) Pemilu 2024.
“Aneh dan tidak masuk diakal sehat publik ketika Bareskrim Polri mengarahkan para Advokat TPDI dan Perekat Nusantara melapor ke Bawaslu atau Gakumdu dengan alasan persoalan Sirekap masuk yurisdiksi Bawaslu/Gakumdu,” ujar Petrus Selestinus, Kamis (7/3).
Petrus menilai kekuasaan yang bersumber dari semangat dinasti politik dan nepotisme saat ini telah melanda suprastruktur politik pada lintas lembaga tinggi negara dan diperkuat dengan kroni-kroni kekuasaan di lembaga negara.
Dia menilai hal tersebut merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi.
Menurut Petrus, Pemilu yang luber dan Jurdil merupakan asas pemilu yang dijamin konstitusi dan UU Pemilu.
Bahkan pemilu dinyatakan sebagai sarana mewujudkan prinsip "kedaulatan berada di tangan rakyat" dan dilaksanakan menurut UUD, sehingga wajib dijunjung tinggi oleh siapapun juga.
“Ketika hasil Pemilu dicoba dimanipulasi oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dengan motif politik dan/atau ekonomi, demi memenangkan Paslon tertentu, maka di situlah kejahatan politik terjadi dan mengancam "daulat rakyat" dengan "daya rusak" yang tinggi terhadap sendi-sendi demokrasi,” ujar Petrus.
Kualifikasi Delik Biasa.
Koordinator TPDI Petrus Selestinus bereaksi atas langkah Bareskrim Polri yang menolak laporannya terkait persoalan Sirekap Pemilu 2024.
- Pelaku Utama Laboratorium Narkotika Rahasia di Bali Asal Ukraina
- Pengawasan Terhadap Peredaran Sarana Pertanian Palsu-Ilegal Harus Dilakukan Bersama
- Diperiksa Bareskrim Polri Soal Judi Online, Budi Arie Bilang Begini
- Budi Arie Diperiksa Bareskrim, Habiburokhman Gerindra Merespons Begini
- Merasa Dikriminalisasi, Notaris Emeritus Wahyudi Suyanto Ajukan Praperadilan
- Kasus Investasi Bodong Robot Trading Net89, Bareskrim Sita Aset Rp 200 Miliar di Bali