Barisan Tolak Reklamasi Sentil Koster dan Parpol

Terkait Izin lokasi reklamasi yang diterbitkan Susi Pudjiastuti, Gendo Suardana menambahkan bahwa izin lokasi yang diterbitkan Susi Pudjiastuti ini merupakan

izin lokasi perpanjangan dan tidak melalui proses dari awal atau dari nol maka hal ini merupakan preseden hukum yang buruk.

Disamping itu Gendo Suardana juga menjelaskan bahwa dalam skala lokal pada pilkada sebelumnya hampir semua partai menyatakan diri menolak reklamasi Teluk Benoa.

Aksi ini juga merupakan pelajaran agar tidak menjadi kebiasaan saat pilkada atau pemilihan-pemilihan elektoral partai-partai menyatakan menolak reklamasi Teluk Benoa.

Bahkan, ada juga yang membuat pakta integritas atau ada juga politisi yang sampai turun aksi.

“Apabila ini dibiarkan maka ini juga merupakan preseden buruk, sebab rakyat hanya diberi janji-janji saja seolah-olah mereka menolak reklamasi tanpa ada sikap yang riil” tegasnya.

Dia menambahkan, aksi ini juga merupakan tekanan dalam konteks politik lokal bahwa dimana partai-partai yang pernah membuat pakta integritas penolakan reklamasi atau partai yang sewaktu pilkada menyatakan tolak reklamasi Teluk Benoa agar melakukan tindakan politik yang riil.

Misalnya, mendorong upaya-upaya politik entah dengan mekanisme rapat paripurna atau membentuk pansus yang sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya.