Baru 11 Pemda Menyampaikan Perjanjian Kinerja Gubernur dan 88 Satker

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Dr. Safrizal, ZA menyampaikan target capaian kinerja dan realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi GWPP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja tahun 2022.
Sampai minggu pertama Juni 2022, realisasi anggaran dekonsentrasi masih sangat rendah yaitu sebesar 4,41% jauh di bawah target realisasi nasional di semester dari sebesar 40%.
Dirjen Safrizal berpesan untuk komitmen dan kerja.sama perangkat gubernur dan pengelola keuangan dekonsentrasi sebagai unsur penting dalam pengelolaan, percepatan realisasi anggaran dan pelaporan keuangan.
Di samping pencapaian kinerja pelaksanaan tugas, wewenang tugas dan wewenang sebagai upaya menciptakan sinergitas pusat dan daerah.
Dia berharap seluruh Sekretariat Perangkat Gubernur untuk segera membentuk dan memproses penetapan SK Perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi.
"Sampai saat ini, baru 11 provinsi (32%) yang menyampaikan Perjanjian Kinerja Gubernur dan 88 Satker yang telah menyampaikan Perjanjian Kinerja KPA (66%)," ungkapnya.
Dirjen Safrizal juga memohon kerja sama dan kesediaan satker Dekonsentrasi GWPP untuk segera melaksanakan langkah antisipasi atas terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2865/SJ tanggal 28 Mei 2022. Segera berkoordinasi ke Sekretariat Bersama Pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Pada Kesempatan ini, Dirjen Bina Adwil menyampaikan terbitnya PP Nomor 19 Tahun 2021 sebagai pelengkap pengaturan mekanisme dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. (esy/jpnn)
Pejabat Kemendagri mengungkapkan bahwa baru 11 Pemda yang menyampaikan kinerja gubernur.
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad
- Pemkot Denpasar Dinilai Berkinerja Tinggi dalam Pemerintahan Daerah
- Ini Penjelasan Wamendagri Ribka Soal Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pemda Ogah Usulkan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, BKN Pastikan NIP Tidak Diterbitkan
- Kemendagri Beber Alasan Penunjukan Balikpapan Jadi Tuan Rumah Peringatan Hari Otda 2025
- Surat BKN soal Pengisian DRH NIP PPPK Paruh Waktu Ditunggu Pemda
- Kemendagri dan Pemerintah Denmark Siap Kerja Sama untuk Memperkuat Pemadam Kebakaran