Baru 14 Daerah Teken NPHD Anggaran Pilkada 2018
jpnn.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan, hingga saat ini baru 14 daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pilkada, dari total 171 daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2018.
Namun demikian mantan Komisioner KPU Jawa Timur ini tidak cemas, karena tahapan penyelenggaraan baru akan digelar September mendatang.
"Belum, NPHD itu terakhir baru 14 daerah. Nanti September baru masuk tahap penyelenggaraan," ujar Arief di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (14/6).
Menurut Arief sampai saat ini penyelenggara masih terus mematangkan persiapan. Mulai dari menyiapkan pedoman pelaksanaan hingga memastikan penyelenggara di tingkat daerah dapat menjalankan tugas dengan baik.
"Kami juga sudah menyelesaikan lima Peraturan KPU. Yaitu PKPU tentang tahapan, pemutakhiran data pemilih, tentang pencalonan, tentang kampanye dan tentang dana kampanye," ucapnya.
Sementara empat rancangan PKPU lain kata Arief, saat ini hanya tinggal menunggu jadwal konsultasi dengan pemerintah dan DPR untuk kemudian dapat ditetapkan.
Yaitu, PKPU tentang pemungutan suara, pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara.
Kemudian PKPU tentang logistik dan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada di daerah khusus seperti Papua, Papua Barat, Aceh, dan DKI Jakarta.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan, hingga saat ini baru 14 daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
- Saat Hakim MK Cecar KPU-Bawaslu terkait Tuduhan Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- Pembangunan IKN Kembali Dilanjutkan, Anggaranya Sangat Wow
- Tutup Mata atas Aduan Ribka Tjiptaning, Sejumlah Komisioner KPU Jabar Diperingatkan DKPP
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Diperiksa, eks Ketua KPU Sebut Penyidik KPK Tanyakan Hal yang Sama Seperti 5 Tahun Lalu
- KPK Periksa Eks Ketua KPU hingga Plt Dirjen Imigrasi