Baru 2 Hari Ratusan WP Ikut Tax Amnesty Jilid II, Puluhan Miliar Rupiah Terkumpul

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan sebanyak 326 Wajib Pajak (WP) telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sampai 3 Januari 2021 pukul 15.00 WIB.
PPS atau Tax Amnesty Jilid II mulai dibuka pada 1 Januari 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2021, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
"Jadi targetnya sebanyak-banyak ya. Makanya kami mencoba memberikan kemudahan dengan saluran penyampaiannya kita lakukan secara online," kata Suryo dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Senin.
Suryo mengatakan WP Orang Pribadi yang hendak mengikuti PPS dapat login terlebih dahulu di portal DJPOnline, lalu masuk ke aplikasi online "https://pps.pajak.go.id", mengunduh dan mengisi formulir, melakukan pembayaran, dan melakukan submisi data pembayaran.
"Kami akan melaporkan setiap penambahan jumlah peserta kepada masyarakat secara berkala," ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam dua hari setelah UU HPP berlaku, sebanyak 195 WP telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela.
"Mereka menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp 21,99 miliar dari harta yang diungkapkan sebesar Rp 169,6 miliar. Artinya sistemnya sudah tested," kata Menkeu.
Kemudian, Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa ketentuan PPS terbagi menjadi ketentuan untuk peserta yang pernah mengikuti tax amnesty 2015 dan peserta yang belum mengikuti.
Dirjen Pajak Kemenkeu menyatakan sebanyak 326 Wajib Pajak (WP) telah mengikuti Tax Amnesty Jilid II sampai 3 Januari 2021 pukul 15.00 WIB.
- Usut Kasus Pajak, KPK Panggil Bos PT Wildan Saskia Valasindo dan Bahari Buana
- Usut Kasus Gratifikasi, KPK Periksa Pemeriksa Pajak di Kemenkeu
- Usut Gratifikasi ke Pejabat Pajak, KPK Periksa Bos Bharata Millenium Pratama hingga BPR Olympindo
- Usut Gratifikasi Pejabat Pajak, KPK Periksa Bos PT Cakra Kencana Indah dan PT Mitra Adiperkasa
- Aturan Baru, Barang Kiriman Jemaah Haji Maksimal Nilainya Rp 24,5 Juta Bebas Bea Masuk
- Usut Kasus Pajak, KPK Periksa Pihak Matahari Store hingga BPR Cita Makmur Lestari