Baru 2 Provinsi Pastikan Biaya Pengamanan Pilkada 2018

jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, seluruh daerah yang akan menggelar Pilkada 2018 telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagai dasar pencairan anggaran bagi penyelenggaraan pilkada yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Meliputi 17 provinsi yang akan menggelar pemilihan gubernur dan 154 daerah yang akan menggelar pemilihan bupati/wali kota.

"Penandatanganan NPHD dengan Bawaslu untuk anggaran pengawasan juga sudah dilakukan di 17 provinsi dan 133 kabupaten/kota," ujar Tjahjo pada peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang digelar Bawaslu di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (28/11).

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengakui, untuk biaya pengamanan baru dua provinsi yang menandatangani NPHD dengan pihak kepolisian.

Masing-masing Jawa Timur dan Papua. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota baru 12 daerah yang menandatanganinya.

"Penyebab Keterlambatan penandatangan NPHD antara lain, Panwas Kabupaten/Kota belum semua terbentuk. Kemudian besaran dana hibah belum disepakati, serta Pemda belum melakukan pembahasan usulan penyelenggara," ucapnya.

Penyebab lain kata Tjahjo, juga dikarenakan kepala daerah tidak berada di tempat. Kemudian belum terpenuhinya dukungan koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban pilkada, dukungan teknis kelancaran Pilkada dan dukungan peningkatan partisipasi pemilih.

Dalam kesempatan kali ini Tjahjo kembali mengingatkan, pilkada akan sukses jika partisipasi masyarakat meningkat dan tidak ada politik uang