Baru 331 Pemda Punya Layanan Satu Pintu

JAKARTA — Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan, mengaku kecewa dengan pelayanan publik di tingkat daerah. Meski pemerintah pusat telah memberi petunjuk teknis tentang pelayanan terpadu satu pintu (one stop service) untuk implementasi layanan publik pada pemda sejak 2003, nyatanya belum semua Pemda memilikinya.

Bahkan hingga saat ini, baru 331 pemda yang membentuk dan mengembangkan pelayanan terpadu satu pintu. 331 Pemda yang membentuk layanan satu pintu itu pun bentuknya adanya yang sekedar unit, kantorm dinas maupun badan.

Mangindaan mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan petunjuk dan arahan agar pemda harus membentuk pelayanan terpadu satu atap atau satu pintu sudah sejak lama lewat Keputusan Menteri PAN No 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. "Namun ini tidak diindahkan Pemda,” kata Mangindaan, Minggu (29/5).

Mengapa pemda harus menyiapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu? Mangindaan mengatakan, banyak investasi terhambat gara-gara birokrasi di daerah berbelit-belit. "Padahal salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi nasional adalah meningkatnya investasi daerah,” tuturnya.