Baru 7 Bulan Memimpin, Pj Bupati Mubar Sudah Dianggap Berhasil

Strategi dan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, tidak terlepas dari adanya harmonisasi kinerja antara eksekutif dengan legislatif serta peran masyarakat dan dunia usaha yang mendukung dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Mubar.

Untuk menjalankan strategi dan kebijakan yang sudah direncanakan, maka upaya peningkatan pelayanan publik, pengendalian inflasi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan tata kelola pemerintahan dijabarkan dalam bentuk program-program pembangunan prioritas dengan cara melakukan rasionalisasi belanja pada penyusunan APBD Perubahan Tahun 2022.

Kinerja pembangunan yang sudah dicapai sepanjang Tahun 2022 dijelaskan secara rinci dalam 4 poin berikut.

1. Peningkatan Pelayanan Publik
Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pj Bupati Mubar Bahri menitikberatkan pada kecepatan, kemudahan, transparansi, kualitas, dan digitalisasi. Terbukti, beberapa program/kegiatan dan inovasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilaksanakan melalui APBD Perubahan Tahun 2022

2. Sukses Kendalikan Inflasi Daerah
Dalam rangka penanggulangan inflasi, Bupati Mubar sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mubar Tahun 2022. Berbagai upaya yang dilakukan Bahri dalam menghadapi lonjakan harga bahan pangan yang memicu terjadinya inflasi sepanjang Tahun 2022.

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan yang dilakukan Bahri diawali dengan mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah perekonomian daerah serta meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

4. Perbaikan Aspek Pemerintahan
Dalam perbaikan aspek pemerintahan, Bahri fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan APBD yang mendorong kemandirian ekonomi wilayah.
Perbaikan tata Kelola pemerintahan dalam 6 bulan pertama bertugas, Bahri mengawalinya dengan menertibkan tata kelola pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahri juga langsung menindaklanjuti Rekomendasi KASN atas Pelanggaran Sistem Merit dalam Pelaksanaan Rotasi/Mutasi dan Rekomendasi KASN perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mubar.