Baru 8 Provinsi Laporkan Realisasi APBD
Jumat, 31 Agustus 2012 – 08:04 WIB
Lalu, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kualitas penyerapan anggaran? Kuntoro mengatakan, TEPPA akan menjalankan tiga strategi. Pertama, akan mendorong Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan anggaran-anggaran yang diblokir maksimal sampai 31 Februari 2013. "Ini tentu juga tergantung instansinya, kalau tidak mau melengkapi syarat-syaratnya ya tidak bisa," ujarnya.
Ke dua, untuk pengadaan barang/jasa, TEPPA mendorong agar semua K/L/LN memiliki instrumen untuk mengendalikan penuh kegiatan belanja dan memulai proses pengadaan pada triwulan IV tahun sebelumnya. Misalnya, pengadaan tahun 2013, bisa mulai melakukan lelang pada triwulan IV 2012. "Lelangnya kan boleh duluan, tapi tanda tangan proyeknya nanti pada saat tahun anggaran berjalan," jelasnya.
Ketiga, khusus untuk daerah, TEPPA mendorong untuk menetapkan Perda tentang APBD dan APBD-P selambatnya pada Januari. Misalnya, APBD 2013, harus sudah diselesaikan maksimal 31 Januari 2013. "Daerah yang sudah berhasil memperbaiki kegiatan penyerapan anggaran adalah Aceh. Saya menganjurkan agar daerah-daerah lain bersedia belajar ke Aceh," katanya. (owi)
JAKARTA--Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang juga Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Ivan yang Suruh Siswa Menggonggong Dapat Kejutan dari Tahanan Polrestabes Surabaya
- Pengukuhan Kepengurusan KWP 2024-2026, Ariawan: Saatnya Bersinergi dan Berkolaborasi
- KPK Dalami Keterlibatan David Glen di Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba
- Jaksa Agung ST Burhanuddin Soal Jaksa yang Terlibat Judol Hanya Iseng-Iseng, Astaga!
- Pordasi Era Kepemimpinan Aryo Djojohadikusumo Siap Kirim Atlet ke Olimpiade LA 2028
- Menteri Hukum Lantik Widodo Jadi Dirjen AHU, Tekankan Supremasi Hukum yang Transparan