Baru 86 Persen Surat Suara Dicetak

“Sesuai dengan Keppres (Keputusan Presiden), bagi yang tidak mampu memenuhi target, maka tidak boleh lagi mengikuti lelang yang diadakan oleh pemerintah,” kata Dalail. Namun, keputusan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan itu tidak bisa dilakukan sepihak, tapi harus dibahas dalam rapat pleno.

Dia menambahkan, KPU sudah memanggil perwakilan konsorsium terkaitnya keterlambatan pencetakan surat suara.

Selain proses pencetakan, Dalail juga menyampaikan bahwa proses distribusi surat suara belum bisa seluruhnya tiba di kabupaten/kota. “Hingga saat ini, baru 60 persen atau 409.608.893 surat suara yang sudah selesai didistribusikan,” katanya. Padahal, semua logistik pemilu harus sudah sampai di kabupaten/kota pada 21 hari sebelum pemungutan suara.

Meski demikian, Dalail optimis bahwa pihaknya bisa memenuhi target distribusi surat suara. “Kendala yang ada saat ini adalah mengganti surat suara rusak,” katanya. Penggantian surat suara rusak, lanjut Dalail, bisa melewati batas waktu yang telah ditetapkan karena proses pengiriman yang lama.

Dalail mengaku belum mendapat data terbaru mengenai surat suara rusak itu. “Penggantian surat suara itu sebenarnya menjadi tanggung jawab perusahaan pencetakan,” katanya. Meski demikian, KPU siap memberikan bantuan untuk proses penggantian itu, termasuk penambahan surat suara akibat penambahan pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).