Baru Seribu Industri yang Siap

Ragu Beri Sanksi

Ditanya soal sanksi yang akan diberikan bila industri mbalela dari kesepakatan bersama, Murtaqi tak dapat memastikan. "Jangan bicara sanksi-lah," kata dia.

Dia menyatakan, PLN sudah melakukan koordinasi intensif agar implementasinya tak meleset. "Kita bicara koordinasi yang baik, insyaallah ini jalan," tutur Murtaqi. Dengan pendekatan seperti itu, pihaknya menghindari mekanisme-mekanisme sanksi, meski sebenarnya itu dimungkinkan. Yang dibutuhkan adalah pengertian bersama untuk menyelamatkan kondisi kelistrikan nasional.

Menkeu Tegur PLN

Sementara itu, Ani menegur lambannya gerak PLN dalam merespons persoalan kelistrikan. "Banyak gubernur yang masih mengeluh. Di Manado, gedung Depkeu yang seharusnya saya resmikan harus ditunda 6-9 bulan karena belum dapat pasokan listrik," ceritanya.

Kondisi tersebut. kata Ani, sungguh memprihatinkan. "Manado itu kan kota besar, ibukota (provinsi), bagaimana dengan kota-kota yang lebih kecil. Kalau sampai 12 bulan nggak selesai, PLN kebangeten," kata Ani.

Saat ini, kata dia, pemerintah akan segera mengaudit pemakaian listrik di seluruh kantor pemerintahan. "Data pemakaian (listrik) di semua kantor seharusnya diserahkan Pak Fahmi (Mochtar, dirut PLN) pekan lalu, tapi nggak jadi. Data itu nanti yang dipakai," katanya. (eri)