Baru Tiga Daerah Tanda Tangan NPHD Anggaran Pilkada 2018
jpnn.com, JAKARTA - Tahapan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang digelar serentak di 171 daerah, sudah dimulai sejak 14 Juni lalu.
Namun, sampai saat ini baru beberapa daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai dasar pencairan anggaran pelaksanaan pilkada.
Misalnya untuk anggaran Pemilihan Gubernur yang bakal digelar di 17 daerah, baru tiga daerah yang menandatanganinya.
Sementara untuk 14 daerah lain sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan.
Meski banyak daerah belum menandatangani NPHD, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono tetap optimistis pencairan nantinya bisa dilakukan tepat waktu.
Paling tidak sebelum tahapan penyelenggaraan dilaksanakan.
"Jadi masih ada 14 daerah belum, tapi memang karena bulannya (penyelesaian NPHD,red) belum. Kan sampai akhir Juli, makanya ini yang terus kami dorong,"ujar Sumarsono di Jakarta, Senin (3/7).
Sumarsono mengakui, pembahasan di beberapa daerah nantinya akan berlangsung alot.
Tahapan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang digelar serentak di 171 daerah, sudah dimulai sejak 14 Juni lalu.
- Anggaran Untuk Pilkada 2024 di Cirebon Capai Rp 70 Miliar
- PDIP Diminta Hati-Hati Bicara soal Pendanaan Calon di Pilkada
- Mendagri Tito: Butuh Tambahan Anggaran Rp 1,4 Triliun untuk Pilkada 2020
- Versi DPD, Pilkada Berpotensi Hemat Anggaran Hingga Rp 2 Triliun
- Anggaran Pilkada 2020 Membengka 200 Persen Dibanding Pilkada 2015
- Bawaslu Minta Disiapkan Dana Rp 26,5 Miliar