Baru Tuntas 18 Persen dari 67 Juta

Gamawan menjelaskan banyak waktu pelaksanaan program e-KTP yang tersita untuk proses tender. Bahkan, diperolehnya persetujuan dari Kementerian Keuangan juga agak terlambat. Ditambah lagi munculnya sejumlah gugatan terkait pelaksanaan tender. "Jadi, baru bisa efektif dimulai Oktober 2011," tutur Mendagri.

Dia juga mengaku terjadi kekeliruan dengan menyamaratakan setiap kecamatan diberikan dua paket alat perekaman e-KTP. Akibatnya bagi daerah yang sangat padat, banyak warga yang belum bisa dilayani. Misalnya, Jakarta dan Makasar. Akhirnya dibuat terobosan untuk daerah yang padat didistribusikan alat sampai level kelurahan.

"Kami sudah minta pinjaman dari konsorisum sebanyak 2.300 alat lagi. Baru turun November ini bantuannya. Kalau yang standard sudah disalurkan semua," kata Gamawan. Alat yang 'dipinjamkan' itu merupakan sebagian dari paket perlengkapan untuk e-KTP tahun 2012 di 300 kabupaten/kota. Karena itu, tidak dihitung sebagai biaya proyek yang baru.

"Tidak masuk proyek, dipinjam namanya. Toh, alat ini akan dipakai tahun 2012. Jalan keluarnya itu, untuk mengejar target," tegas mantan Gubernur Sumatera Barat, itu.