Basarah Ajak Berhijrah Dalam Paradigma Pendidikan Nasional Pasca-Krisis Covid-19

Menurut dosen pascasarjana Universitas Brawijaya Malang itu, semua pranata sosial di Tanah Air punya hakim pengawas sendiri-sendiri. Dalam lingkup keluarga ada orangtua yang menjadi pengawas, dalam lembaga pendidikan ada guru dan dosen yang menjadi hakim pengawanya, dalam lingkungan sosial ada ketua lingkungan yang mengawasi, sementara media massa punya pengawas bernama Dewan Pers, Komisi Penyiaran Informasi (KPI) dan Komisi I DPR RI.

“Nah, selama ini kita merasakan, hanya media sosial yang tidak punya pengawas. Dunia maya ini berkembang liar hingga mudah disalahgunakan, mulai dari eksploitasi pornografi sampai digunakan untuk terorisme. Kini dengan berhijrah, kita bisa memaksimalkan teknologi informasi itu ke arah yang lebih mencerdaskan bangsa, lebih terarah sesuai kepribadian bangsa kita sendiri,” tandas Ketua Wantimpus GM-FKPPI itu.

Basarah menambahkan dengan berhijrah dalam paradigma pendidikan nasional ini, dengan sendirinya banga Indonesia tetap berpegang teguh pada filosofi dan paradigma perjuangan pendidikan Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional sekaligus ‘Bapak Pendidikan Nasional Republik Indonesia’. Filsosofinya tentang pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan melenyapkan kebodohan dari bumi Indonesia. Atas dasar filosofi pendidikannya itulah hari kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional seperti tertuang dalam Keppres No. 316 Tahun 1959 yang dikeluarkan pada 16 Desember 1959

Yang harus menjadi catatan pemerintah adalah, jika pola pendidikan digital ini dipraktikkan secara nasional jangan sampai ada anak-anak bangsa kita yang tidak bisa memperoleh hak pendidikannya karena masih banyak daerah di pelosok Tanah Air yang belum mendapatkan fasilitas internet serta tidak semua orang tua peserta didik mampu menyiapkan perangkat TI untuk mengikuti pola pendidikan secara virtual tersebut.(jpnn)