Basarah: Belanda Harus Beri Kompensasi kepada Keluarga Korban Perang Kemerdekaan

Permintaan maaf PM Rutte ini dilakukan setelah adanya kajian yang dikeluarkan tiga lembaga riset sejarah di Belanda.
Kajian sejarah ini menemukan bahwa militer Belanda menggunakan kekerasan ekstrem, termasuk kepada masyarakat sipil secara sistemis masif, selama perang kemerdekaan 1945-1949.
Investigasi ini juga mementahkan pandangan lama bahwa prajurit Belanda hanya terlibat dalam sejumlah kekerasan sporadis sebagai upaya mengambil alih kembali kendali koloni setelah Perang Dunia II.
Riset ini menunjukkan, kekerasan ini sering disengaja. Tidak hanya dilakukan militer Belanda, tetapi juga secara tidak langsung direstui politisi, pegawai negeri, dan hakim hakim Belanda.
Karena itu, terjadi keinginan kolektif untuk memaafkan, memberikan pembenaran, menutupi, dan membiarkan berlalu tanpa hukuman. Semua dilakukan untuk tujuan yang lebih besar, yakni memenangkan perang.
Selain itu, terjadi perlakuan yang menyimpang. Misalnya, penyiksaan, eksekusi tanpa pengadilan, dan penahanan dalam kondisi yang tidak manusiawi.
Kemudian, pembakaran dan penghancuran rumah-rumah, kampung-kampung, penjarahan, serta penangkapan dan pengasingan massal.
Basarah berharap permintaan maaf ini dapat meningkatkan kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Belanda serta merekatkan hubungan yang memiliki sejarah panjang. (mrk/jpnn)
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah berharap iktikad baik pemerintah Belanda tidak hanya berhenti sampai permintaan maaf, tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan pemberian kompensasi yang seimbang bagi keluarga korban dan bangsa Indonesia
Redaktur & Reporter : Tarmizi Hamdi
- MPR Resmi Bentuk Organisasi Ini, Tugasnya Bantu Pemerintah Urus Masalah di Papua
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Dukung Pengembangan Kopi di Indonesia, Ibas: Majukan Hingga Mendunia
- Temui Wamen Guo Fang, Waka MPR Eddy Soeparno Bahas Pengembangan Energi Terbarukan
- Waka MPR Dorong Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan Bagi Guru Harus Dijalankan
- Pimpinan MPR Respons soal Terbitnya Inpres Pengentasan Kemiskinan Ekstrem