Basarah Dorong Jokowi Pilih Akademisi Berideologi Pancasila untuk Jadi Wakil Nadiem di Kemendikbud

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk figur untuk jabatan wakil menteri pendidikan dan kebudayaan (Wamendikbud). Pertimbangannya adalah demi menutupi kelemahan Mendikbud Nadiem Makarim yang berlatar belakang pengusaha dan menempuh sebagian besar pendidikan formalnya di mancanegara.

Basarah mengatakan, dirinya memahami faktor kebutuhan pasar dan ketatnya kompetisi global yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi mengangkat Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan. Namun, legislator PDI Perjuangan itu menyatakan bahwa upaya membangun pendidikan nasional tidak cukup hanya dengan berorientasi kepada kebutuhan pasar semata. 

"Pendidikan nasional harus diberi fondasi kuat berupa pembangunan karakter nasional bangsa Indonesia yang berdasarkan pada ideologi Pancasila," ujar Basarah yang juga anggota Komisi Pendidikan DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10).

Ketua DPP PDIP itu menjelaskan, pembangunan karakter nasional bagi bangsa Indonesia sebagai landasan pendidikan tecermin jelas dalam pidato Presiden Soekarno pada HUT ke-21 RI pada 17 Agustus 1966. Bung Karno dalam pidatonya menjelaskan bahwa upaya membangun bangsa Indonesia tidak cukup dengan melakukan pembangunan fisik semata, melainkan ada hal utama yang harus dibangun, yakni jiwa dan mental yang berkarakter Pancasila. 

Basarah menambahkan, memang kompetensi dan keahlian perlu sebagai respons atas perubahan dan dinamika zaman yang bergerak cepat. Akan tetapi, katanya, keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa bangsa yang besar dan kukuh tidak akan mengantar sebuah bangsa pada tujuannya.

“Sekali lagi, mutlak perlunya pembangunan karakter bangsa atau nation and character building. Hal inilah yang harus dijadikan pedoman bahwa pembangunan pendidikan nasional harus dijiwai dengan spirit Pancasila dan cita-cita proklamasi," ujar legislator dari daerah pemilihan Malang Raya tersebut. 

Basarah menegaskan, segenap para pendiri bangsa sepakat memandang pendidikan sebagai urusan penting. Sebab, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu amanat dan cita-cita proklamasi yang termaktub jelas dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Cita-cita proklamasi tersebut kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam Pasal 2 UU Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.