Basarah Dorong KIP Ikut Aktif Tangkal Hoaks
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ahmad Basarah meminta Komisi Informasi Pusat (KIP) ikut aktif menangkal berita palsu atau hoaks. Politikus muda yang kini dipercaya sebagai salah satu wakil ketua MPR itu mengatakan, hoaks yang berseliweran belakangan ini sudah mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.
Basarah mengungkapkan hal itu dalam Diskusi & Deklarasi Keterbukaan Informasi Publik Partai Politik di DPP PDIP, Rabu (28/3). Ada dua komisioner KIP yang hadir dalam diskusi itu, yakni Gede Narayana Sunarkha dan Cecep Suryadi.
Menurut Basarah, pembentukan KIP sebagai salah satu amanat konstitusi tentang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. “Agar tak satu pun masyarakat kesulitan mendapatkan informasi," ujarnya.
Karena itu Basarah mengharapkan KIP langsung berperan ketika berita menyesatkan ataupun hoaks muncul. KIP dapat mengisi ruang itu dengan berita benar sebagai bentuk pertanggungjawaban juga," tegasnya.
Lebih lanjut Basarah mengatakan, partainya sudah berkali-kali menjadi sasaran hoaks dan ujaran kebencian. Menurutnya, hal itu tak terlepas dari liberalisasi informasi.
Sebagai contoh, ada hoaks yang menyebut partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu sebagai sarang PKI ataupun anti-Islam. Basarah yang juga sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) itu pun mengharapkan KIP meningkatkan peran untuk menangkal hoaks.
“Jelas semuanya itu tidak benar. Maka ini harus diluruskan, agar keberadaan KIP ini bisa mencerahkan kesadaran publik," tegasnya.
Sedangkan Gede Nariyana Sunarkha mengakui perkembangan teknologi informasi telah membawa banyak perubahan yang efeknya tak semuanya positif. Wakil Ketua KIP itu menuturkan, liberalisasi informasi juga menyuburkan hoaks dan ujaran kebencian.
Hoaks yang berseliweran belakangan ini sudah mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu KIP harus berperan dalam menangkal hoaks.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka
- Danareksa Raih Predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat
- Sebegini Nilai Terbaru Investasi di IKN, Bikin Kaget