Basarah Ingatkan Ancaman Penjajahan Gaya Baru ke Ormas KAMMI
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Basarah mengingatkan ancaman penjajahan gaya baru (neo kolonialisme) di hadapan ratusan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Basarah menyebut pola penjajahan di era sekarang berbeda dengan penjajahan di masa lampau.
“Akan tetapi pola yang digunakan adalah tetap sama yaitu politik adu domba. Politik pecah belah,” kata Basarah dalam Rakornas KAMMI 2018 yang bertajuk “Bersama KAMMI Jayalah Negeri” di gedung LPMP, Jakarta, Minggu (29/7/2018).
Basarah yang juga Doktor Ilmu Hukum jebolan Universitas Diponegoro ini membeberkan, Indonesia yang dahulu masih bernama Nusantara berhasil dikuasai Belanda karena Belanda menggunakan politik adu domba. Sebagai contoh Kesultanan Bone diadudomba dengan Kesultanan Gowa dan seterusnya.
Menurutnya, inti dari politik adu domba untuk memperlemah persatuan dan kesatuan. Setelah perpecahan terjadi, Belanda kemudian masuk dan menguras kekayaan alam Tanah Air.
“Kekayaan alam bangsa kita yang demikian banyak, membuat bangsa asing tertarik untuk datang ke sini,” sambung Basarah.
Masih, kata Basarah, meskipun bangsa Indonesia sudah merdeka, akan tetapi bukan berarti kaum imperialisme berhenti melakukan penjajajahan. Model atau pola yang digunakan saat ini adalah lebih canggih. Bung Karno menyebutnya dengan Neoimperialisme.
Ahmad Basarah mengingatkan ancaman penjajahan gaya baru (neo kolonialisme) di hadapan ratusan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
- Waka MPR Lakukan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Donggala
- Eddy Soeparno Dukung Diplomasi Prabowo Membangun Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim
- MPR & ILUNI FHUI Gelar Justisia Half Marathon, Plt Sekjen Siti Fauziah Sampaikan Ini
- Ahmad Muzani Ingatkan Warga Jaga Persatuan & Kesatuan Menjelang Pilkada 2024
- Pesan Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono ke Generasi Muda, Ada 3 Poin Penting
- Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan