Basarah MPR: Kompetisi Politik Sudah Mencapai Rekonsiliasi

Kedua, pendiri bangsa sepakat menetapkan Sistem Demokrasi Indonesia yang menjunjung tinggi keadaban politik dengan pijakan Hikmat Kebijaksanaan dan Musyawarah Mufakat. Dengan demikian segenap tokoh agama, tokoh masyarakat harus memberikan suri teladan bahwa lawan berkompetisi adalah teman berdemokrasi. Lawan berdebat adalah teman berpikir.

Ketiga, peran stakeholder termasuk di dalamnya segenap instansi pemerintah untuk mengajak masyarakat kembali kepada konsensus berbangsa dan bernegara seperti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dan tidak mengutak-atik apalagi mengkompromikan hal-hal yang bersifat fundamental demi meraih kekuasaan.

Di lokasai sama, Ketua CDCC yang juga cendikiawan muslim terkemuka Prof Din Syamsuddin memaparkan bahwa tingkat kerukunan kehidupan umat beragama di Indonesia sudah cukup harmonis dan bagus, namun faktor politik telah menggangu keharmonisan tersebut.

Rekonsiliasi ke depan tidak hanya sebatas rekonsiliasi politik semata. Rekonsiliasi juga tidak hanya sebatas akomodasi dalam struktur kekuasaan dan kabinet belaka. Syarat utama rekonsiliasi adalah saling mengakui kesalahan, saling memaafkan dan membangun kerjasama sinergis.

"Rekonsiliasi akan terus kita lakukan dengan membangun dialog terus menerus. Upaya saling memaafkan harus berujung kepada kerjasama. Tidak hanya di tataran politik saja, melainkan juga di level ekonomi," jelas Din Syamsuddin.(jpnn)