Basarah: NU Adalah Organisasi Milik Bangsa Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut langkah parpolnya ikut merayakan hari lahir (Harlah) ke-96 Nahdlatul Ulama (NU), menjadi pertanda organisasi yang dipimpin Yahya Cholil Staquf ini sebagai rumah besar kaum kebangsaan.
Sebelumnya, PDIP menggelar kegiatan daring bertema Bersama Merawat Indonesia untuk memperingati Harlah ke-96 Nahdlatul Ulama (NU), Sabtu (12/2).
"Acara ini mempertegas NU adalah organisasi milik bangsa Indonesia yang merupakan kawah candradimuka kader-kader bangsa," kata Basarah dalam keterangan persnya, Sabtu (12/2).
Selain itu, kata Wakil Ketua MPR itu, acara yang dilakukan PDIP dalam memperingati Harlah ke-96 NU ini sebagai upaya melaksanakan ajaran KH Ahmad Siddiq tentang trilogi ukhuwah.
Baca Juga: Pasien RSUD Loekmono Hadi Kudus Meninggal Dunia, 40 Orang Sempat Was-Was
Ialah ukhuwah islamiah (persaudaraan sesama umat Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan dalam ikatan kebangsaan), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama umat manusia).
"Jadi, dalam konteks ini PDIP memperingati harlah NU dalam rangka ukhuwah wathaniyah dan persaudaraan kebangsaan," kata Basarah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut parpolnya dengan NU memiliki visi besar yang sama dalam menjaga persatuan Indonesia dan merawat dunia.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut langkah parpolnya yang turut merayakan hari lahir (Harlah) ke-96 Nahdlatul Ulama (NU) menjadi pertanda organisasi yang dipimpin Yahya Cholil Staquf sebagai rumah besar kaum kebangsaan.
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas