Basarah Sepakat Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah merespons pidato Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyoroti persoalan politik identitas saat Pemilihan Umum Serentak 2019 lalu.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu menjelaskan berdasar laporan berbagai pihak terutama Bawaslu, kejaksaan, dan sejumlah lembaga survei, ditemukan adanya residu di dalam proses Pilpres 2019 lalu. Ia menegaskan bahwa residu itu adalah terkait maraknya politik identitas yang digunakan berbagai pihak.
“Saya kira pandangan Pak SBY itu dalam konteksnya kalau dikaitkan dengan realitas yang terjadi sepanjang pemilu presiden kemarin,” kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12).
Menurut Basarah, hal ini harus menjadi bahan refleksi kritis semua sebagai bangsa di penghujung 2019 ini. Misalnya, memosisikan demokrasi bukan sebagai sebuah momentum elektoral. Basarah menyatakan demokrasi harus dipandang sebagai sebuah peradaban bangsa. Demokrasi harus dimulai dari cara pikir, cara pandang, dan sikap.
“Ketika demokrasi mengabaikan prinsip-prinsip bernegara dan berbangsa, mengabaikan prinsip-prinsip perbedaan yang menyatukan sebagaimana Bhinneka Tunggal Ika, mengabaikan kesetaraan di antara kita, maka sesungguhnya demokrasi langsung yang kita lakukan ini memberikan bencana,” katanya.
Menurut Basarah, seluruh pihak yang terlibat langsung atau tidak dalam momentum demokrasi termasuk pilpres, pilkada, pileg, di dalam dirinya harus menyadari bahwa demokrasi adalah sekadar cara untuk mencapai tujuan bernegara.
“Artinya jangan kemudian kompetisi demokrasi yang dipandang sebagai momentum pemilihan presiden dan legislatif sebagai sesuatu hidup dan mati seseorang atau satu kelompok,” ujar Basarah.
Menurut dia, kaderisasi di dalam partai politik sangat penting supaya setiap pelaku demokrasi maupun peserta pemilu memahami bahwa pemilihan adalah sekadar sarana dalam tujuan berbangsa dan bernegara. Yang tidak kalah penting adalah menyadari bahwa lawan-lawan di dalam pemilu adalah sekadar mitra demokrasi. Lawan berdebat pun dianggap sebagai mitra berpikir.
Kaderisasi di dalam partai politik sangat penting supaya setiap pelaku demokrasi maupun peserta pemilu memahami bahwa pemilihan adalah sekadar sarana dalam tujuan berbangsa dan bernegara.
- Anggota MPR Lia Istifhama Serap Aspirasi Masyarakat Bertajuk Ekonomi Kerakyatan
- Megawati Usulkan KAA Jilid II Bahas Kondisi Global dan Kemerdekaan Palestina
- MPR Resmi Bentuk Organisasi Ini, Tugasnya Bantu Pemerintah Urus Masalah di Papua
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Dukung Pengembangan Kopi di Indonesia, Ibas: Majukan Hingga Mendunia
- Temui Wamen Guo Fang, Waka MPR Eddy Soeparno Bahas Pengembangan Energi Terbarukan