Batal Lantik BG jadi Kapolri, Jokowi Tak Mungkin Ditinggalkan PDIP

jpnn.com - JAKARTA - Keputusan praperadilan terhadap Komjen Budi Gunawan kini sedang ditunggu banyak pihak. Sebab, hal itu akan berdampak pada keputusan final Presiden Joko Widodo soal jadi atau tidaknya BG dilantik sebagai kapolri. Melihat perkembangan terakhir, presiden kemungkinan besar akan segera mengambil keputusan terkait hal tersebut setelah ada putusan.

Namun, apapun keputusan Presiden Jokowi menyangkut kapolri, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berkomitmen akan tetap solid berada di belakang pemerintah. Termasuk, kalangan PDIP yang sejak awal merupakan salah satu pendorong agar Budi Gunawan dilantik menjadi kapolri.

Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno memastikan dukungan partainya bukan dukungan yang situasional dan kondisional. Juga bukan, lanjut dia, dukungan yang bersifat transaksional karena iming-iming jabatan atau lainnya.

"Karena itu, apapun keputusan presiden soal kapolri, PDIP akan tetap solid dan utuh mendukung," tegas Hendrawan saat dihubungi, kemarin (15/2).   

Selain itu, tambah dia, keputusan mendukung pemerintahan yang ada saat ini juga merupakan keputusan resmi partai. Yaitu, di Rakernas IV PDIP di Semarang pada September 2014 lalu. Saat itu, partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih itu telah menegaskan diri sebagai partai pemerintah.

"Intinya, tidak mungkin hanya karena Budi Gunawan, kami kemudian menarik dukungan," tandas Hendrawan.

Kalaupun selama ini, kata dia, PDIP terkesan terus mendorong BG agar tetap dilantik, hal itu sebatas pelaksanaan tugas untuk memberi masukan kepada pemerintah yang didukung.    

Hubungan Jokowi dan PDIP sebagai partai utama pemerintah sempat terkesan renggang beberapa waktu terakhir. Meski, belum menyampaikan secara gamblang, presiden terkesan tidak ingin melantik BG sebagai kapolri pasca KPK menetapkan status yang bersangkutan sebagai tersangka.