Batal Lantik BG jadi Kapolri, Jokowi Tak Mungkin Ditinggalkan PDIP
Sikap itu terlihat dengan langkah presiden membentuk Tim 9 yang diketuai Syafi'i Ma'arif. Tim yang bertugas memberi masukan dan rekomendasi itu relatif berisi orang-orang yang selama ini menolak BG untuk dilantik.
Terkait kesan kerenggangan hubungan tersebut, Hendrawan menyatakan tidak sepenuhnya benar. Menurut dia, hal tersebut lebih pada kesan yang muncul di publik. Buktinya, dalam pertemuan terakhir di Solo, dua hari lalu (14/2), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama para petinggi partai KIH lainnya tampak akrab dengan Jokowi.
Dia kemudian menuding ada pihak-pihak yang memang sengaja membentur-benturkan PDIP maupun KIH secara umum dengan presiden. Tujuannya, kata dia, tentu untuk menjauhkan Jokowi dengan kekuatan politik pendukungnya.
"Presiden harus hati-hati soal ini, ini ilmu politik paling elementer," saran anak buah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.
Meski tidak menyebut secara terbuka, telunjuk salah satunya mengarah kekuatan politik lainnya di luar KIH. Yaitu, sejumlah kekuatan politik yang selama ini tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP).
Hingga saat-saat terakhir, bersamaan dengan menghangatnya dinamika politik pasca polemik soal kapolri, sejumlah petinggi KMP ikut merapat ke istana. Jokowi, setidaknya telah berkesempatan bertemu langsung dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.(gun/dyn/idr/end)
JAKARTA - Keputusan praperadilan terhadap Komjen Budi Gunawan kini sedang ditunggu banyak pihak. Sebab, hal itu akan berdampak pada keputusan final
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tersangka Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan Bakal Dijerat Pasal Berlapis
- Waket Komisi VIII DPR-LDII Ingatkan Persoalan Kebangsaan Hadapi Tantangan Berat
- Dugaan Plagiarisme di Bawah Sumpah Ahli Kejagung, Tom Lembong Disebut Diuntungkan
- Usut Kasus Korupsi di Kalsel, KPK Panggil Ketua DPRD Supian
- Binus University Buka Kampus Baru di Medan, Menyediakan Prodi-Prodi Unggulan
- Usut Kasus Korupsi Izin Tambang, KPK Panggil Rudy Ong Chandra