Batas Sumbangan Rp 20 Juta Rawan Manipulasi

KPU membuat keputusan tersebut untuk menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Pajak yang meminta penyumbang dana kampanye menyertakan NPWP.

Menurut Adnan, pengalaman pada Pemilu 2004, banyak cara licik yang digunakan penyumbang dana kampanye. Para donatur dengan dana besar menggunakan sejumlah nama orang saat menyumbang dana kampanye ke sejumlah parpol.

Tetapi ketika diaudit, pihak yang dicatut namanya ternyata tidak mengakui adanya sumbangan tersebut. Bahkan, banyak nama dan alamat fiktif yang disebut sebagai penyumbang. ''Sayang, hal tersebut tidak masuk sebagai pelanggaran karena syaratnya cukup pencantuman nama dan alamat,'' jelas Adnan.

Di tempat yang sama, analis politik anggaran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Roy Salam menambahkan, batasan Rp 20 juta dikhawatirkan ada indikasi politis. ''Ini (batasan Rp 20 juta) belum bisa menjerat seluruh dana kampanye yang belum dicatat rapi,'' ujarnya.