Batas Wilayah di Jambi Berpotensi Konflik

Dikatakannya, dalam penanganan konflik di Jambi, pemerintah daerah melibatkan semua pihak agar tercapainya konflik secara berkesinambungan. Baik dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal dan juga lembaga adat melayu. “Jadi apa peran dari kepolisian, apa peran TNI, kejaksaan jadi memang terpadu, bukan hanya tugas dari Kesbangpol saja,” tandasnya.

Dalam kegiatan supervisi itu, dipaparkan, Jambi saat ini memang masih terjadi sengketa dengan Provinsi lain terkait batas wilayah. Seperti dengan Sumbar belum ada kesepakatan soal batas wilayahnya.

Selain itu, dengan Kepulauan Riau juga demikian. “Hanya saja kalau dengan Kepri soal batas laut,” kata salah satu anggota Supervisi dari kemenkopolhukam dalam kegiatan itu.

Diterangkannya, terkait persoalan ini, pemerintah daerah harus proaktif dan terus berkoordinasi dengan Provinsi tetangganya. “Jadi apa maslahnya, apa kendalanya dan langkah apa yang harus dibuat itu harus jelas dan dikoordinasikan antar daerah. Harus ada aktifitas dan ada rencana aksi yang akan dilaksanakan,” cetusnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan dari Pemkab Tebo menyebutkan, persoalan konflik lahan juga harus menjadi perhatian. Utamanya persoalan konflik lahan antara SAD dengan perusahaan yang melakukan aktifitas di sekitar wilayah mereka.

“SAD selalu menjadi persoalan karena mengganggu areal perusahaan. Sebaiknya SAD ini memang dikukuhkan dan dijadikan sebagai warga yang terdata serta diberikan pemukiman layaknya program trans. Sehingga, mereka jelas terdata,” imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Staf Ahli Gubernur bidang Politik dan Hukum, Husni Djamal menyebutkan, Pemkab Tebo harus membuat pemetaan soal potensi SAD di daerahnya. “Berapa potensi mereka dan harus diidentifikasi. Karena daerah yang tahu bagaimana kondisi di lapangan,” sebutnya.

Diterangkannya, Kabupaten Tebo perlu belajar dari Kabupaten Batanghari yang sudah menyelesaikan persoalan konflik lahan antara SAD 113 dengan PT Asiatic. (wsn)