Batasan Gratifikasi Rp 10 Juta
jpnn.com - JAKARTA -- Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) merancang pembatasan jumlah pemberian yang boleh diterima terkait dengan jabatan. Batasan tersebut ditentukan sebesar Rp 10 juta.
"Kalau lebih dari itu, penerima tersebut yang akan membuktikan di persidangan dari mana dan dari siapa. Kalau tidak bisa membuktikan, maka dianggap suap," tutur Staf Fungsional Gratifikasi pada Deputi Bidang Pencegahan KPK, Sugiarto dalam acara Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, kemarin.
Lebih jauh, Sugiarto menuturkan batasan tersebut untuk pembuktian di pengadilan sesuai dengan pasal 12 B. Sementara untuk kondisi umum, tidak ada batasan untuk itu terkait gratifikasi ini. Sementara untuk acara sukacita, misalnya perkawinan, pihaknya menganggap Rp 1 juta merupakan pemberian yang masih wajar.
Sementara itu, Irjen Kemendikbud Haryono Umar menuturkan, mulai tahun ini ia tak ingin lagi institusinya dikenal sebagai kementerian dengan kasus gratifikasi terbanyak.
Oleh karena itu, pihaknya berniat untuk melakukan sosialisasi mengenai gratifikasi ini kepada seluruh dinas pendidikan di daerah, mulai tahun ini.
Sepanjang 2013 sendiri, diakuinya, cukup banyak laporan gratifikasi yang diterima, yakni 135 laporan. Jauh lebih banyak dari laporan pada tahun 2012 saat unit gratifikasi dibangun di Kemendikbud, yakni 25 laporan. (mia)
JAKARTA -- Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) merancang pembatasan jumlah pemberian yang boleh diterima terkait dengan jabatan. Batasan tersebut ditentukan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 410 Personel Brimob Terima Satya Lencana Dharma Nugraha, Penghargaan Apakah Itu?
- Ada Kontroversi di Kasus Polisi Tembak Siswa SMK, Komnas HAM Angkat Bicara
- IMDE Gelar Kuliah Umum Bertema Tips dan Trik Wawancara Tokoh
- KPK Lanjutkan Penyidikan Kepada Karna Suswandi
- Kementerian LH Tutup Pembuangan Sampah Ilegal di Bekasi
- LBH Semarang Sebut Penembakan Sewenang-wenang oleh Polisi Tidak Bisa Dibenarkan apa pun Alasannya