Batasan Jam Operasional Angkutan Barang Dinilai tak Efektif

jpnn.com, JAKARTA - Upaya pemerintah untuk mengatasi kemacetan akibat pengerjaan tiga proyek, termasuk pemberlakukan jam untuk truk dari jam 05.00 WIB – 10.00 WIB, dinilai sangat berdampak kepada kelancaran angkutan barang.

Terkait hal itu, Sekjen DPP Organda Ateng Aryono mengimbau pemerintah agar pembatasan angkutan barang tidak perlu diterapkan perubahan pembatasan jam operasional, karena dinilai kurang efektif dan berdampak pada penurunan utilisasi.

DPP Organda memandang, kelancaran logistik nasional tidak bisa ditawar-tawar. Regulasi pemerintah pada intinya merupakan instrumen untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalan tol Jakarta-Cikampek.

DPP Organda juga sangat tidak mendukung kendaraan angkutan barang Over Dimension Ove Loading (ODOL) melintas di ruas jalan termasuk jalur tol, namun angkutan barang jangan dijadikan variabel utama penyumbang kemacetan di jalur Japek.

Kelancaran Japek dipelbagai segmen hanya bisa didekati dengan tetap menjaga lebar lajur lalu lintas sebanyak empat lajur sesuai lajur normal. Semua proyek yang tengah berjalan wajib di manage agar tetap menjaga ruang lalu lintas di atas.

"DPP Organda mengapresiasi upaya pembatasan ganjil genap, namun tidak hanya di gerbang Tambun, bisa lebih diperluas hingga ke Cikarang Utara. Sementara angkutan yang bukan ODOL tetap bisa masuk ke tol dan melarang bus menggunakan bahu jalan sebelah kanan," tutur Ateng.

Masih menurut Ateng, ke depan otoritas terkait merencanakan dan melakukan pendekatan pada skala kontinyu untuk kelancaran logistik nasional bukan tambal sulam seperti saat ini.

“Saya mengapresasi langkah Kementerian Perhubungan mengurangi pengguna kendaraan pribadi bisa beralih ke angkutan umum. Bahkan, bus Transjabodetabek Premium mendapat prioritas lajur khusus angkutan umum mulai pukul 06.00-09.00 WIB” papar Ateng.