Batasi Impor Daging Sapi
Kamis, 08 Juli 2010 – 05:38 WIB
JAKARTA - Pemerintah mulai merealisasikan rangkaian program untuk mendukung swasembada daging sapi nasional. Pada tahapan awal, Kementerian Pertanian (Kementan) kini membatasi impor daging sapi dan menekankan produksi daging sapi dalam negeri agar swasembada terwujud bertahap pada 2014.
"Sekarang produksi dalam negeri sudah meningkat. Impor Januari-Juni sudah berjalan sebesar 56 ribu ton daging, ke depan akan dikendalikan untuk memastikan swasembada terwujud," kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Bayu Krisnamurthi, di Jakarta, Rabu (7/7) kemarin.
Baca Juga:
Pemerintah, kata dia, hanya akan memberikan kelonggaran impor daging pada rantai jaringan restoran yang membutuhkan daging dengan spesifikasi khusus yang belum bisa dipenuhi dari dalam negeri. Tapi, kata dia, kebutuhan mereka sangat sedikit jika dibandingkan dengan total kebutuhan daging sapi. Menurut dia, kebutuhan daging sapi pada rantai restoran hanya 100-150 ton per bulan atau 1.200-1.800 ton per tahun, jauh lebih kecil dari kebutuhan daging sapi rumah tangga dan industri. Kebutuhan daging sapi untuk keperluan rumah tangga, menurut dia, sampai 340 ribu ton per tahun dan kebutuhan daging sapi untuk industri 65 ribu ton per tahun.
Selain mengendalikan impor, kata dia, pemerintah terus meningkatkan kapasitas produksi daging sapi dalam negeri supaya bisa memenuhi 90 persen kebutuhan nasional pada 2014. Upaya itu antara lain dilakukan melalui penyediaan bakalan dan peningkatan populasi sapi, peningkatan produktifitas dan kemampuan reproduksi sapi lokal, pencegahan pemotongan sapi betina produktif, penyediaan bibit sapi dan revitalisasi aturan distribusi dan pemasaran ternak/daging sapi.
JAKARTA - Pemerintah mulai merealisasikan rangkaian program untuk mendukung swasembada daging sapi nasional. Pada tahapan awal, Kementerian Pertanian
BERITA TERKAIT
- Pegadaian Gelar Media Awards 2024, Puluhan Jurnalis Raih Penghargaan
- Pertamina Regional Indonesia Timur Raih Penghargaan Internasional Best Practice GCSA 2024
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok