Batasi Parpol Dianggap Kekerasan Politik

JAKARTA - Wacana penyederhanaan parpol menjadi 5 terus mendapat kritikan. Bukan hanya partai pemenang pemilu yakni Demokrat, partai-partai menengah pun, seperti PPP dan PKB,  ikut angkat bicara menolak hal tersebut. Wacana itu dianggap sebagai kekerasan dalam berpolitik. “Jika di dalam rumah tangga ada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), di dunia politik wacana itu disebut kekerasan berpolitik,” kata Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz kepada INDOPOS (grup JPNN), kemarin (9/8).

Menurutnya, akibat hanya dibatasi jumlah parpol, maka aspirasi masyarakat sengaja disumbat. Dia mengatakan aspirasi masyarakat itu tidak hanya diwakili 5 parpol terbesar di parlemen. Tetapi, banyak masyarakat ekslusif yang aspirasinya juga diwakili oleh parpol-parpol kecil. “Ini bukan bicara bahwa PPP takut tidak lolos dalam 5 besar. Konstituen partai kami adalah pemilih setia. Yang kami pastikan banyak berasal dari kalangan agamis. Nah, mereka enggan untuk ikut serta di dalam perpolitikan negeri ini jika partainya tidak berasas Islam,” tegasnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX ini, semua komponen bangsa harus waspada dengan gagasan-gagasan yang ingin mengembalikan perpolitikan nasional seperti pada zaman Orde Baru. Sebab, jika masyarakat teledor dengan gagasan tersebut, bukan tak mungkin demokrasi akan kembali terpuruk.  “Bangsa ini harus tetap dijaga agar tak kembali mengulang praktik buruk masa lalu. Yaitu berseminya oligarki dan kartelisasi penguasa-pengusaha akibat terlalu minimnya parpol,” tandasnya.

Irgan menegaskan PPP tidak hanya menolak pembatasan parpol, tetapi juga menolak kenaikan ambang batas di parlemen atau parliementary threshold (PT) menjadi 5 persen. “Kenaikan PT 5 persen aja kita tolak habis-habisan, apalagi jumlah parpol. Penyederhanaan jumlah parpol di parlemen yang terlalu ekstrem justru akan mematikan proses demokratisasi,” cetusnya.