Batasi PNS, Perbanyak Honorer

JAKARTA - Meski jumlah 4,6 juta PNS di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lainnya, namun beban pemerintah justru lebih besar ketimbang negeri lain yang jumlah aparaturnya lebih banyak. Menurut pakar administrasi dari Universitas Indonesia (UI), Prof Eko Prasojo, hal itu muncul lantaran amburadulnya penataan formasi dan rekrutmen CPNS.

"Dalam penetapan formasi dan rekrutmen tidak dikaji mendalam tentang berapa sebenarnya ratio kepegawaian negara yang proporsional," kata Eko dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR dengan para pakar.

Eko mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan pembedaan kepegawaian negara. Untuk itu, cetusnya, maka antara PNS, pegawai kontrak, honorer atau outsorching perlu dipetakan rationya.

Eko menyebut, ratio PNS yang proporsional adalah 30 persen. Ini agar pemerintah tidak memboroskan uang negara hanya untuk membayar gaji pegawai.