Bau Busuk Sejak Pembebasan Tanah
Rabu, 30 Mei 2012 – 08:55 WIB
Seperti diketahui, kasus korupsi di kompleks pusat olahraga ini muncul ketika bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin tersandung kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI. Tak mau sendiri di balik jeruji, Nazaruddin kemudian bernyanyi dan mengungkap adanya kasus korupsi yang lebih besar yakni Hambalang.
Tak tanggung-tanggung, Nazar -panggilan Nazarrudin- menyebut beberapa penggede di Partai Demokrat yang terlibat dalam kasus pengadaan megaproyek Hambalang. Di antaranya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini terus mengungkap kasus tersebut, dengan menelusuri temuan awal yang sarat kejanggalan. Terlebih ditambah peristiwa robohnya dua gedung, pekan lalu.
Beberapa pakar kontruksi menilai, amblesnya dua bangunan di Hambalang tak hanya dilihat sebagai persoalan struktur bangunan saja. "Jelas sangat terbuka sekali peluang untuk 'bermain' di proses pengerjaan struktur," papar Ketua Forum Pemerhati Jasa Konstruksi dan Bangunan (FPJKB), Thoriq Nasution.
Menurut dia, bagian yang paling mudah dan kerap dipermainkan oleh pelaksana pembangunan adalah pada bagian struktur. Akan tetapi, penggelembungan atau pengerjaan struktur yang melenceng dari perhitungan, mengakibatkan dampak yang sangat signifikan. Tak menutup kemungkinan amblasnya dua bangunan itu juga dampak dari permainan struktur tersebut.
BOGOR - Amblesnya dua bangunan di pusat olahraga Bukit Hambalang, Desa Hambalang, Kecamatan Citeurep, Kamis (24/5) pekan lalu, kian mengentalkan
BERITA TERKAIT
- Gaji PPPK Paruh Waktu Rp 3,8 Juta, Jam Kerja Part Time Belum Jelas
- Peradi Masih jadi Pilihan Utama Calon Advokat Untuk Ikuti PKPA
- Masjid Indonesia Pertama di Yokohama Jepang Resmi Dibangun
- KAI Properti Dukung Pelestarian Lingkungan Melalui Aksi Tanam Pohon
- Mbak Rerie: Pembangunan Kebudayaan Bukan Langkah yang Mudah, Butuh Dukungan Semua Pihak
- Saleh Ingatkan Pemerintah Waspada soal Defisit BPJS Kesehatan