Bawa-Bawa Jokowi, Minta PDIP Tak Usung Mantan Napi Korupsi
jpnn.com, BEKASI - Usul agar Mochtar Mohamad menjadi calon tunggal Kepala Daerah dari PDI Perjuangan pada Pemilihan Walikota Bekasi 2018 mendapat perlawanan dari Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Kota Bekasi.
Keputusan DPC PDI Perjuangan Bekasi hanya merekomendasikan Mochtar Muhammad sebagai bakal calon wali kota sangat disayangkan. Pasalnya, Mochtar adalah bekas narapidana kasus korupsi.
Pandangan itu disampaikan kelompok masyarakat yang menamakan diri Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Kota Bekasi.
"Saya rasa ini bukan keputusan yang benar. Masih banyak kader PDIP lain yang belum terstigma mantan narapidana," kata Ketua LRJ Anton Sutandar dalam keterangan pers, Rabu (6/12).
"Keputusan mengusung Mochtar Mohamad menjadi calon tunggal sangat jelas tidak senafas dengan jalan perubahan Presiden Jokowi, dengan revolusi mental yang menjadi road map pemerintahannya," tuturnya.
Anton juga mengingatkan, PDIP melalui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, selalu menekankan bahwa kader yang terbukti terlibat korupsi akan diberhentikan dengan tidak hormat.
"Keputusan PDIP Kota Bekasi tak senafas dengan revolusi mental Jokowi. Ini akan menjadi citra buruk juga untuk PDIP di Pilkada 2018 dengan mengusung mantan narapidana korupsi," tuturnya.
Dia berharap DPP PDIP dapat mempertimbangkan dengan cermat usul dari DPC PDIP Kota Bekasi. Usulan tersebut berpotensi menciderai hati dan nurani publik secara luas, khususnya warga Kota Bekasi.
Kelompok yang menamakan diri Laskar Rakyat Jokowi tak rela PDIP mengusung Mochtar Mohamad di Pilkada Bekasi
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?