Bawa Kapolda-Pangdam untuk Lawan Beking PKL Tanah Abang

jpnn.com - KEBON SIRIH - Upaya penataan para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang kian gencar. Apalagi, upaya penataan itu mendapat perlawanan. Gubernur DKI Joko Widodo mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayu Seno dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Erwin Hudawi Lubis untuk menindak oknum aparat yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.

Jokowi -sapaan Joko Widodo- tak menampik dugaan oknum aparat yang membekingi PKL di kawasan Tanah Abang. "Kita sudah bicara (dengan Kapolda dan Pangdam). Nanti penindakan juga (dilakukan) aparat. Kalau ada aparat yang terlibat, itu urusan komandannya," tegas Jokowi kepada wartawan di balai kota, Selasa (23/7).

Jokowi memberikan tenggat waktu hingga dua pekan ke depan kepada para PKL. Jika mereka masih sulit ditata, dia lantas mengancam untuk tidak memberi ruang kepada para pedagang yang nekat berjualan di jalan. Pedagang tersebut juga tidak akan diterima masuk di Gedung Blok G Pasar Tanah Abang, tempat relokasi para pedagang lain sebelumnya. Jika masih juga nekat berjualan, satpol PP diinstruksikan untuk intensif menertibkan.

"Kita beri toleransi sampai Lebaran untuk berjualan (di jalan, Red). Tetapi, jangan mengganggu lalu lintas. Setelah itu, nggak ada ruang lagi," terangnya.

Sambil menunggu penyelesaian pembangunan jembatan yang menghubungkan bangunan Blok F dan Blok G Pasar Tanah Abang, Pemprov DKI memberi keleluasaan kepada pedagang hingga dua pekan ke depan. PKL masih diperbolehkan berjualan di luar, namun tidak di tengah jalan. Tapi, setelah Lebaran akan ada penertiban besar-besaran.

"Kita yakin mereka mau pindah. Kita lihat dulu dua minggu ini, coba nanti akan kelihatan," jelas dia.

Sebelumnya, Jokowi mengaku telah bertemu para pedagang, RT/RW, preman pasar, dan orang-orang yang disinyalir terlibat dalam pengelolaan PKL Tanah Abang. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi perputaran uang sewa PKL selama ini. Hasilnya, pemprov menengarai para pedagang menolak program relokasi karena ada oknum aparat yang membekingi.

"Ini kan perputaran uang yang banyak. Pasti ada orang di belakangnya. Kita sudah ketemu para pentolannya. Kita sudah pegang namanya, tetapi dipastikan dulu," ungkap dia.