Bawa Misi dari Jokowi, Menlu Retno ke Myanmar untuk Temui Suu Kyi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi pada Minggu (3/9) sore bertolak menuju Myanmar. Retno mengaku mendapat instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo untuk menemui Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi guna menyikapi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine.

"Atas perintah Presiden dan setelah berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar, sore ini saya berangkat menuju Myanmar untuk bertemu dengan State Counsellor/Menlu Myanmar Daw Aung San Suu Kyi," ujar Menlu Retno sebelum bertolak ke Myanmar, Minggu (3/9).

Sebagaimana siaran pers Kemlu, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah guna mendorong otoritas Myanmar untuk segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Negara Bagian Rakhine. Sebelumnya, Kemlu RI pada 29 Agustus lalu telah mengeluarkan pernyataan tertulis untuk meminta semua pihak di Rakhine State agar menghentikan  aksi kekerasan, memberikan perlindungan keamanan secara inklusif, memulihkan keamanan serta menghormati hak asasi manusia  masyarakat termasuk masyarakat muslim.

Menlu Retno juga terus berkomunikasi dengan National Security Advisor Myanmar Amb. U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, serta mantan Sekjen PBB Kofi Annan yang memimpin Advisory Commission on Rakhine State. Komunikasi dan koordinasi itu bertujuan mengetahui situasi di lapangan dan sebagai upaya untuk menangani bantuan kemanusiaan.

Sebagai tindak lanjut dari rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar dan situasi di lapangan, pada tanggal 31 Agusus 2017, Menlu Retno meluncurkan Program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Myanmar. Program tersebut merupakan komitmen dari 11 lembaga swadaya masyarakat (LSM) tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

Program senilai USD 2 juta itu bertujuan untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rakhine State baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun pembangunan kapasitas. Dananya dari donasi masyarakat Indonesia.

Kemlu menegaskan, mesin diplomasi Indonesia terus bergerak optimal agar dapat membantu atasi krisis kemanusiaan ini. Menlu Retno juga aktif melakukan komunikasi dengan Sekjen PBB Antonio Guterres untuk membahas situasi di Rakhine pada tanggal 1 September 2017.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah pentingnya untuk segera mengatasi situasi kemanusiaan saat ini di Rakhine State dan seruan agar semua bentuk kekerasan harus dihentikan serta proteksi yang harus diberikan kepada semua umat.  "Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia dan harapkan Indonesia lanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State," tutur Menlu Retno.