Bawa Peluru ke Paripurna,Bukti Kekerasan di Mesuji

Tapi, pandangan ini ditentang anggota Komisi III dari FPKS Indra. Dia menegaskan persoalan konflik agraria tidak cukup sekedar didelegasikan ke komisi. Harus ada pansus untuk membahasnya secara cepat. "Kita tidak ingin ada Mesuji kedua atau Bima kedua," tandasnya.

Di DPR memang ada sejumlah komisi yang bersinggungan dengan kasus konflik agraria. Misalnya, Komisi II yang memang membidangi pertanahan dan bermitra dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kalau terkait konteks konflik warga dengan aparat kepolisian tentu menyentuh Komisi III yang bermitra dengan Polri. Ketika konflik agraria itu terjadi dilahan kehutanan, ini berhubungan dengan Komisi IV.

Pada bagian lain, muncul inisiatif untuk membentuk panitia khusus terkait konflik agararia. Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain menyatakan, munculnya kasus Mesudi dan Bima disebabkan karena kebijakan pemerintah dan lembaga terkait yang tidak jelas.

"Ketidak jelasan ini menjadi ketidak adilan bagi rakyat. Karena hanya menguntungkan pemilik modal," kata Malik dalam keterangan pers bersama gabungan LSM yang menyebut dirinya Sekretariat Bersama Penyelesaian Konflik Agraria. Bersama Malik juga tampak anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko.