Bawaslu Apresiasi Langkah KPU

’’Backbone peraturan teknis kan ada di KPU. Kami sekarang menunggu (peraturan teknis, Red) yang lain,’’ jelas pria asal Medan tersebut.

Rahmat mencontohkan, salah satu peraturan teknis yang seharusnya sudah ada selain tahapan dan jadwal adalah verifikasi parpol.

Peraturan verifikasi dinilai mendesak karena dimulai pada tahap awal pemilu nasional. Jika peraturan itu dibuat pada saat-saat akhir menjelang verifikasi, tentu akan muncul problem.

’’Supaya tahapan tidak keteteran. Ini juga terkait kebutuhan anggaran KPU dan Bawaslu,’’ katanya.

Sebelumnya, KPU mengirimkan dua draf PKPU kepada DPR dan pemerintah untuk dilakukan konsultasi.

Dua draf itu memuat tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu 2019. Satu draf mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Nomor 42 Tahun 2008, sedangkan satu draf lain mengacu pada RUU Pemilu yang masih dibahas. (bay/c14/fat)