Bawaslu dan CNE Timor Leste Teken Perjanjian Kerja Sama, Ini Harapan Sekjen Ichsan Fuady

jpnn.com, BALI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Comissão Nacional De Eleições (CNE) Timor Leste melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tentang pendidikan pengawasan partisipatif.
Sekretaris Jenderal RI Bawaslu Ichsan Fuady menyambut baik dan mengapresiasi langkah yang diambil dua lembaga beda negara ini.
Sebagai informasi, CNE adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Timor Leste yang tugasnya mencakup penegakan hukum Pemilu.
Ichsan menyampaikan perjanjian kerja sama ini dapat memperkuat sinergitas kerja sama antarlembaga dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
"Dengan adanya perjanjian ini saya berharap kedua belah pihak dapat mencapai tujuan atas suksesnya keberlangsungan pemilu di Indonesia maupun Timor Leste," ujar Ichsan di Bali, dikutip Jumat (15/11).
Dalam forum tersebut, Sekretaris Jenderal CNE Republik Demokratik Timor Leste Odete Maria Belo menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu yang telah melibatkan Timor Leste melalui pelatihan pendidikan pengawas partisipatif.
Menurut Odete, ini menjadi langkah yang baik karena teknis dan modul telah disampaikan dengan baik.
"Suatu kebahagiaan bagi kami CNE, peserta melakukan pelatihan hingga akhir dengan kegigihan melalui pembelajaran dengan baik. Saat menyampaikan pendapatnya memang peserta agak terhambat karena bahasa, tetapi dengan kemauan yang ada mereka menjalani dengan baik," jelas Odete.
Ini harapan Sekjen Ichsan Fuady terkait penandatanganan kerja sama pendidikan pengawasan partisipatif antara Bawaslu dan CNE Timor Leste
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Biaya Pemilu Mahal, Rahmat Saleh Dorong Sistem e-Voting di Pesta Demokrasi 2029
- Datangi Komnas HAM, Agustiani Tio Laporkan Kesewenang-wenangan KPK